Bisnis Online

BISNIS ONLINE

Pengertian bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online biasanya menggunakan jaringan internet sedangkan informasi yang akan disampaikan atau dijual biasanya menggunakan media website.

Bisnis online memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis online dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa betatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.

Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis online, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis online sendiri. Tidak dipungkiri banyak yang meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis online, tetapi juga tidak sedikit yang berhenti  ditengah jalan sebelum mendapatkan sesuatu yang diharapkan,

Contoh kasus :

Banyak penipuan di dalam bisnis online ini. Dikarena transaksi yang juga begitu simple. Gambar yang dapat menggiurkan konsumen. Dan konsumen lebih banyak dan mudah ditipu dalam transaksi ini. Tidak bertemunya penjual dan pembeli juga factor utamanya. Sering sekali konsumen yang sudah mengirimkan uangnya, namun dia tidak mendapatkan barangnya. Dan terkadang juga ada konsumen yang sudah mengirimkan uangnya , namun ketika barang sudah diterima ternyata barang tidak sesuai seperti yang dia inginkan,

Tanggapan :

Dalam bisnis online ini memang sangat mudah sekali transaksinya, dan dikarenakan jaman yang sudah modern saat ini . namun bahaya yang akan didapatkan konsumen pun jauh lebih besar. Seharusnya penjual dan pembeli bisa saling bertemu terlebih dahulu dan harus sama-sama saling sepakat dan menguntungkan antara dua belah pihak.

Sumber:

http://www.pojokwebsite.com/tentang-bisnis-online.html

UUD anti monopoli dan oligopoli

UUD ANTI MONOPOLI DAN OLIGOPOLI

1.    Uud Anti monopoli

Bagian Pertama Monopoli Pasal 17 (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Contoh kasus:

Krisis listrik memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi.

Tanggapan :

Menurut saya memang kebanyakanperusahaan monopoli ini keuntungan penjual cukup tinggi; untuk produk yang menguasai hajat hidup orang, biasanya diatur pemerintah. Ini menguntungkan konsumen karena penjual tidak dapat menentukan harga dengan semaunya.namun pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang; keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan dan terjadi eksploitasi pembeli.

2.    Uud anti oligopolI

Pasal 4

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersamasama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Pasal 5

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalaim ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat rperjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat

persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok

kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Contoh kasus :

Persaingan antar perusahaan telekomunikasi seluler yang tidak mempunyai etika dalam mempromosikan produknya. Baik di media cetak maupun elektronik. Mereka secara tidak langsung menyindir pesaingnya dengan iming-iming tarif telepon yang lebih murah, padahal harga murah belum tentu kualitasnya juga bagus karena banyak perusahaan telekomunikasi seluler yang mempromosikan tarif murah namun kualitasnya juga murahan. Misalnya tarif telepon gratis dari pukul 00.00 - 08.00, kenyataannya memang gratis namun tiap 10 menit akan putus dengan sendirinya dan untuk menelpon kembali akan sulit menyambung. Adapun operator yang menetapkan tarif murah namun jaringannya elek atau ada juga yang mengiming-imingi bonus tapi pada kenyataannya terdapat syarat dan ketentuan yang susah. Itulah contoh dari ketidakmampuan perusahaan telekomunikasi seluler dalam menghadapi pasar persaingan oligopoli. Mereka lebih cenderung berorientasi pada laba tanpa melihat etika dalam berbisnis yang baik.

Tanggapan

Dalam pasar oligopoli, harga cenderung lebih tinggi sehingga produsen akan memperoleh keuntungan yang besar. Kondisi ini akan berakibat pada tidak meratanya distribusi pendapatan. Selain itu, biaya promosi yang dibutuhkan sangat besar yang berakibat pada membengkaknya biaya produksi.

Sumber :

http://caterine-blog.blogspot.com/2013/04/uud-anti-monopoli-oligopoli.html

http://madewahyudisubrata.blogspot.com/2012/04/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html

http://zonegirl.wordpress.com/2012/01/06/pengertian-monopoli-dan-oligopoli/

Hukum hak-hak konsumen

Hukum hak-hak konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :

1.       Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2.       Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3.       Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4.       Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5.       Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6.       Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7.       Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8.       Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9.       Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Contoh kasus

Keluhan pelanggan seluler yang pulsanya terkuras habis tanpa disadari, gara-gara mengikuti layanan push SMS content provider atau operator misalnya, merupakan contoh konkret “pengebirian” hak-hak konsumen. Pasalnya, konsumen tak tahu kalau layanan push SMS adalah layanan berlangganan. Yang dia tahu pulsanya habis begitu saja, karena setiap menerima SMS dari penyedia layanan, pulsanya langsung dipotong. Dengan tarif premium pula. Sementara, untuk menghentikan layanan itu, tak tahu pula bagaimana caranya, karena penyedia layanan tidak memberikan informasi lengkap.

Tanggapan

Tanggapan saya, ini jelas merugikan konsumen. Konsumen pun bahkan tidak tau mengapa dia bisa dirugikan seperti ini. Dikarenakan juga penyedia layanan tidak memberikan informasinya secara lengkap.  Dsinilah kita butuh hak hak konsumen.

Sumber:

http://autocapz.blogspot.com/2013/03/hak-hak-konsumen.html

http://rosiaprillino.wordpress.com/2013/01/13/contoh-contoh-pelanggaran-hak-hak-konsumen-menurut-pasal-4-uu-nomor-8-tahun1999-tentang-perlindungan-konsumen/

Koperasi dalam perekonomian indonesia

1.       Apa peranan koperasi dalam perekonomian indonesia?

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan melalui lambang koperasi. Lambang koperasi mempunyai arti berikut.

1. Rantai memgambarkan persahabatan dan persatuan dalam koperasi.

2. Lima gigi roda menggambarkan usaha koperasi yang dilakukan secara terus menerus.

3. Padi dan kapas menggambarkan kemakmuran dan kesejahterhan rakyat yang akan dicapai koperasi.

4. Timbangan menggambarkan keadilan social sebagai salahn satu dasar bagi koperasi.

5. Bintang dan perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan idiil koperasi.

6. Pohon beringin menggambarkan lambang kemasyarakatan serta melambangkan koperasi yang kokoh dan beraakar.

7. Koperasi Indonesia menggambarkan lambang koperasi yang menunjukkan kepribadian rakyat Indonesia.

8. Warna merah putih menggambarkan sifat nasional koperasi.

2.       Sebutkan contoh2 koperasi yang ada dimasyarakat .

a.       Koperasi sekolah

b.      Koperasi masyarakat

c.       Koperasi RW

Misal Koperasi RW yang ada dilingkungan rumah saya. Koperasi RW 25 taman harapan baru bekasi. Pengurusnya dibentuk oleh pengurus2 RW .semua warga RW 25 boleh menjadi anggota koperasi ini. Warga bisa menabung dengan mudah di koperasi ini. Dan jika ada warga yang membutuhkan uang, bisa meminjam di koperasi ini tanpa bunga. Ini salah satu kelebihan koperasi. Dan di koperasi ini juga dapat bermusyawarah satu dengan yang lainnya.

3.       Sebutkan program2 (dr dulu sampe skrng) apa yg sudah di jalankan pemerintah dalam bidang koperasi

1. Tahun 1912

Pada tahun 1912, H. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam sabagai usaha cooperative untuk memperkuat para pedagang dari Indonesia dalam persaingan dengan pedagang Tionghoa.

2. Tahun 1915

Tepatnya taggal 7 April 1915, lahir undang-undang koperasi pertama yang dikenal dengan nama Staatsblad No.431.

3. Tahun 1920

Cooperative commissie dibentuk pada tahun 1920 dan diketuai oleh Dr. J. H. Boeke.

4. Tahun 1927

Pada tahun 1927, lahir UU koperasi yang dikenal dengan nama Staatsblad No.91 atau Peraturan Koperasi Anak Negeri. UU koperasi tahun 1927 memuat beberapa peraturan berikut.

a. UU koperasi menjadi dasar hukum bagi perkumpulan koperasi

b. Mendidik bangsa Indonesia di bidang perkoperasian.

c. Memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi.

5. Tahun 1947

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Tanggal pelaksanaan kongres ini selanjutnya diresmikan sebagai Hari Koperasi di Indonesia.

6. Tahun 1953

Pada tanggal 12 Juli 1953, di Bandung diadakan Kongres Koperasi kedua dan berhasil menetapkan beberapa hal berikut.

a. Dibentuknya Dewan Koperasi Indonesia (DKI) sebagai pengganti Serikat Organisasi Koperasi Indonesia.

b. Pelajaran koperasi menjadi salah satu pelajaran di sekolah-sekolah.

c. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

7. Tahun 1956

Pada taun 1956, dilaksanakan Kongres Koperasi ketiga di Jakarta.

8. Tahun 1959

Pada taun 1959 dilaksanakan Kongres Koperasi keempat di Surakarta.

9. Tahun 1961

Pada tanggal 21-24 April 1961 diselenggarakan Kongres Koperasi Seluruh Indonesia di Surabaya yang dikenal dengan sebutan Musyawarah Nasional Koperasi (MUNASKOP) I. MUNASKOP tersebut menetapkan DKI diubah menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).

10. Tahun 1965

Pada tahun 1965, diselenggarakan MUNASKOP II di Jakarta.

11. Tahun 1966

Pada tanggal 12-17 Juli 1966, di Jakarta diselenggarakan Kongres Koperasi ketujuh yang dikenal dengan sebutan Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi Indonesia. Dalam kongres ini, KOKSI dibekukan dan diganti dengan nama Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Selain tiu, kongres ini berhasil pula menetapkan beberapa peraturan berikut.

a. Doktrin koperasi adalah Swakarta Bina Raharja, artinya berkerja sendiri membina kesejahteraan.

b. Pola pembangunan koperasi meliputi aspek produksi, distribusi, dan pembiayaan.

c. Badan-badan koperasi mempunyai kewajiban untuk meluaskan dan mengintensifkan pendidikan koperasi.

d. Meletakkan dasar pembinaan kerja sama internasional.

12. Tahun 1967

Pada tahun 1967, dikeluarkan UU Koperasi N0.12 yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan koperasi sampai akhir tahun 1991. Perkembangan koperasi di Indonesia setelah dikeluarkan UU No.12 Tahun 1967 cukup menggembirakan. Berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dal;am kegiatan koperasi dibangun. Misalnya, dibangunnya Balai Latihan Koperasi (Balakop) di setiap ibu kota propinsi dan Pusat Pendidikan Koperasi di Jakarta.

13. Tahun 1968

Pada tanggal 11-14 November 1968 diselenggarakan Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi di Jakarta yang menghasilkan bebrapa keputusan berikut.

a. Mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi.

b. Memperbaiki efisiensi usaha koperasi berdasarkan norma-norma ekonomi komersial.

c. Menghilangkan mental ketergantungan dan membangun mental kemandirian yang didasari oleh kepercayaan dan kemampuan sendiri.

d. Menggiatkan pemupukan modal melalui sistem simpanan berencana.

e. Memperbaiki manajemen koperasi dan meningkatkan kemampuan pengelolaan koperasi.

f. Menggiatkan pendidikan perkoperasian

g. Mempererat kerja sama antarkoperasi, baik secara horizontal maupan vertikal.

14. Tahun 1970-an

Pada tahun 1970-an, bermunculan jenis koperasi baru, seperti Badan Usaha Unit Desa/ Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). Berdirinya BUUD /KUD dilatarbelakangi oleh konsep usaha BRI yang memberikan kredit dan bentuk kredit kolektif menjadi kredit perorangan.

Pada tanggal 23 Januari 1970, GERKOPIN dibubarkan dan diganti dengan Dewan Koperasi Indonesia (DKI).

15. Tahun 1983

Pada tanggal 17-19 Januari 1983 diselenggarakan MUNASKOP XI di Jakarta.

16. Tahun 1992

Pada tanggal 21 Oktober 1992, Presiden RI mensahkan UU Koperasi No. 25 Tahun 1992tentang Perkoperasian. Undang-undang ini dijadikan sebagai pedoman bagi gerak lengkah kehidupan koperasi di Indonesia yang mengikuti perkembangan zaman. Penetapan UU No.25 Tahun 1992 ini diharapkan dapat meningkatkan peranan koperasi dalam pembangunan nasional, baik sekarang maupun masa yang akan dating. Dengan demikian, koperasi menjadi slah satu alternative dan solusi terbaik bagi perekonomian Indonesia.

Sumber : http://uwievirgo.blogspot.com/2012/11/peranan-koperasi-dalam-perekonomian.html

Ekonomi Koperasi , tugas 2 & 3

Tugas 2

1.     Sebutkan tujuan-tujuan perusahaan membentuk koperasi!

-          membangun sebuah organisasi usaha dalam perusahaan

-          memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi.

-          memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota perusahaan

-          membantu usaha dalam perusahaan

2.     Apa yang dimaksud sisa hasil usaha?

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, adalah sebagai berikut :

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

•          SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

•          Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota

•          Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.

•          Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

•          Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima

Cara pembagian sisa hasil usaha

•          Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

•          Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%.

•          Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Prinsip – prinsip pembagian sisa hasil usaha dalam koperasi

1.       SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

2.       SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

3.       Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

4.       SHU anggota dibayar secara tunai

3.     Pola menejemn koperasi

Pengertiannya :

-          Definisi Paul Hubert Casselman : koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada azas-azas koperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya.

-          Definisi Manajemen menurut Stoner adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

-          Menurut Prof. Ewell Paul Roy, Ph.D mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur (perangkat) yaitu:

a). Anggota

   b). Pengurus

   c). Manajer

   d). Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota  pelanggan

-          Sedangkan menurut UU No. 25/1992 yang termasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah:
    a). Rapat anggota
    b). Pengurus
    c). Pengawas

      

Rapat anggota

•          Koperasi merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi.

•          Koperasi dimiliki oleh anggota, dijalankan oleh anggota dan bekerja untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

•          Rapat anggota adalah tempat di mana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu.

•          Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus baaik di luar maupun di dalam rapat anggota. Anggota juga harus ikut serta mengadakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi.

Pengurus koperasi

•            Pengurus koperasi adalah orang-orang yang bekerja di garis depan, mereka adalah otak dari gerakan koperasi dan merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu koperasi.

•          Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.

Pengawas

a.       Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.

b.      Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi.

Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu:

    - mempunyai kemampuan berusaha

    - mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat      sekelilingnya

   -  Dihargai pendapatnya, diperhatikan saran-sarannya dan iindahkan  nasihat- nasihatnya

- Seorang anggota pengawas harus berani mengemukakan pendapatnya.

- Rajin bekerja, semangat dan lincah.

- pengurus sulit diharapkan untuk bekerja full time.

- Pengurus mempunyai tugas penting yaitu memimpin organisasi sebagai keseluruhan.

Manajer

•          Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya; mengelola sumberdaya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi (to get things done by working with and through people).

Pendekatan Sistem pada Koperasi

•          Menurut Draheim koperasi mempunyai sifat ganda yaitu:

   - organisasi dari orang-orang dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat-sifat sosial (pendekatan sosiologi).

  - perusahaan biasa yang harus dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa dalam ekonomi pasar (pendekatan neo klasik).

Tugas 3

1.     Jenis – jenis koperasi

Jenis Koperasi  (PP 60 Tahun 1959)

a. Koperasi Desa

                b. Koperasi Pertanian

                c. Koperasi Peternakan

                d. Koperasi Perikanan

                e. Koperasi Kerajinan/Industri

                f.  Koperasi Simpan Pinjam

                g. Koperasi Konsumsi

Jenis Koperasi menurut Teori Klasik terdapat 3 jenis Koperasi:

                a. Koperasi pemakaian

                b. Koperasi penghasil atau Koperasi produksi

                c. Koperasi Simpan Pinjam

Ketentuan Penjenisan Koperasi Sesuai Undang – Undang No. 12 /67 tentang Pokok – pokok Perkoperasian (pasal 17)

a.       Penjenisan Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas /kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.

b.      Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepetingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat.

Bentuk – bentuk koperasi

a. Koperasi  Primer

                b. Koperasi Pusat

                c. Koperasi Gabungan

                d. Koperasi Induk

BENTUK KOPERASI YANG DISESUAIKAN DENGAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(Sesuai PP 60 Tahun 1959)

•          Di tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa

•          Di tiap Daerah  Tingkat II ditumbuhkan  Pusat Koperasi

•          Di tiap  Daerah Tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi

•          Di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi

Koperasi primer dan sekunder

•          Koperasi Primer merupakan Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang –orang.

•          Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi

2.     Permodalan koperasi

a.      Modal  merupakan sejumlah dana yang akan digunakan  untuk melaksanakan usaha – usaha Koperasi.

b.      Modal jangka panjang

c.       Modal jangka pendek

d.      Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas Koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi.

Sumber – sumber modal koperasi

•          Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota  untuk diserahkan kepada Koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota Koperasi tersebut dan jumlahnya sama  untuk semua anggota

•          Simpanan Wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota yang membayarnya kepada Koperasi pada waktu-waktu tertentu.

•          Simpanan Sukarela adalah simpanan anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan –peraturan khusus.

•          Modal sendiri (equity capital) , bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi/hibah.

•          Modal pinjaman ( debt capital), bersumber dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

sumber : http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.0