Tugas 5

Contoh Paragraf Generalisasi, Analogi dan Kausalitas

Paragraf Generalisasi

          Perbankan Indonesia telah mengalami perubahan orientasi sejak terjadi deregulasi keuangan Di Indonesia. Sebelum tahun 1980-an, bank-bank masih merupakan lembaga yang berorientasi pada produk. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan bank akan datang dan mencari bank. Berbeda dengan kondisi setelah tahun 1983, bank telah tumbuh spektakuler baik menyangkut jumlah bank maupun jumlah produk / jasa yang ditawarkan ditunjang pelayanan yang modern.Persaingan antar bank menjadi semakin tajam baik pada level inovasi produk, level bunga maupun level pelayanan. Jadi pelayanan sempurna, bahkan super sempurna menjadi keharusan bagi bank untuk memenangkan persaingan. Selain itu, bank juga harus menggeser orientasi produk ke orientasi nasabah.


Paragraf Analogi

           Pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi agenda pemerintah ternyata bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, yaitu terdapat sisi positif dan sisi negatif. Di satu sisi, dengan tidak menaikkan harga BBM merupakan berita gembira untuk masyarakat. Namun di sisi lain hal tersebut membuat volume BBM meningkat sehingga beban pemerintah terhadap subsidi BBM semakin meningkat pula. Hal ini dapat di ibaratkan dengan sekeping mata uang logam yang memiliki 2 sisi mata uang dengan gambar dan maksud yang berbeda pada setiap sisinya. Ada konsekuensi dengan tidak dinaikkannya harga BBM yaitu bertambahnya volume pemakaian BBM. Namun di satu hal dengan di naikkannya Bahan Bakar Minyak ( BBM ) oleh pemerintah, biasanya bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari pun ikut mengalami kenaikkan harga. Ini sangat memberatkan masyarakat pada umumnya terutama kalangan menengah ke bawah. Bahkan bukan hanya kebutuhan pokok saja, tapi pelayanan publik pun akan sendirinya mengalami kenaikkan tarif.


Paragraf Kausalitas ( Sebab – Akibat )

           Pemerintah dan Bank Indonesia, selama beberapa tahun ini terus menggaungkan rencana untuk melakukan penyederhanaan mata uang atau redenominasi. Dalam artian menghilangkan deretan angka nol dalam mata uang. Bisa tiga angka nol atau kurang yang dihilangkan. Penyederhanaan mata uang bukan memangkas nilai uang yang dimiliki masyarakat.Penghilangan angka nol dalam rupiah, dilakukan agar masyarakat terbiasa membawa uang pecahan kecil. Seiring dengan bertambahnya inflasi maka masyarakat dipaksa membawa uang dengan dengan nominal besar. Namun akibat dari penyederhanaan mata uang, nantinya uang logam akan muncul lagi padahal saat ini uang logam sudah jarang digunakan. Selain itu jika masyarakat tidak mengenal baik rencana redenominasi tersebut, maka akan menimbulkan inflasi yang tentunya mengganggu kinerja perekonomian Indonesia.

sumber : 

http://sintaalastast.blogspot.com/2012/11/contoh-paragraf-yang-berkaitan-dengan.html

Tugas 4

Contoh Kerangka Karangan


Topik : Banjir.

Tujuan : Untuk mengetahui penyebab dan dampak banjir.

Tema : Banjir di Indonesia.

1. Banjir yang terjadi di Indonesia

1.1. Banjir di Pulau Jawa
1.1.1. Banjir di DKI Jakarta
1.1.2. Banjir di Surabaya

1.2. Banjir di luar Pulau Jawa
1.2.1. Banjir di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam
1.2.2. Banjir di Papua

2. Penyebab Banjir di Indonesia

2.1. Faktor Alam
2.1.1 Cuaca yang Extrim
2.1.2 Banjir Kiriman

2.2. Kelalaian Manusia
2.2.1 Penebangan Hutan
2.2.2 Membuang Sampah Sembarang
2.2.3 Tanah Resapan Air Berkurang
2.2.4 Pendangkalan Sungai

3. Dampak yang timbul akibat Banjir

3.1. Timbulnya Penyakit
3.2. Mematikan Usaha
3.3. Kerugian Administrasi
3.4. Kembali ke Titik Nol

4. Menanggulangi Dampak Banjir

4.1 Penjagaan Area Resapan Air
4.2 Proyek Pengerukan Sungai
4.3 Reboisasi Hutan Gundul

sumber :

http://w4rjono.wordpress.com/2012/11/10/contoh-kerangka-karangan/

Warisan Utang Negara yang Turun-temurun

JAKARTA - Krisis moneter yang terjadi pada 1997-1998 menyebabkan perekonomian Indonesia terguncang. Hak tersebut juga ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah utang luar negeri (ULN) yang terus bertambah.

Seperti diketahui, sebelum krisis melanda Indonesia, jumlah ULN Pemerintah masih sekira USD53,8 miliar, angka ini memang sudah termasuk besar kala itu, namun sejak krisis hingga saat ini jumlahnya semakin membesar. ULN Indonesia periode 2007-2011 terus naik dari Rp1.385,55 triliun menjadi Rp 1.804,37 triliun dan Desember 2012 mencapai Rp1,850 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang Indonesia pada November 2013 naik ke Rp2.354,54 triliun dari posisi Oktober sebesar Rp2.276,98 triliun. Jika dilihat secara year to date (ytd) dari 2012, maka utang tersebut mengalami kenaikan Rp367,83 triliun dari posisi pada 2012 sebesar Rp1.977,71 triliun.

Dikutip dari data DJPU, dalam 11 bulan ini, pemerintah telah mengeluarkan dana sekira Rp103,207 triliun untuk membayar bunga utang ini. Angka ini, merupakan realisasi sebesar 91,14 persen dari target sebesar Rp113,244 triliun.

Sementara untuk pembayaran pokok utang, tercatat sebesar Rp138,421 triliun atau 74,23 persen dari target sebesar Rp186,464 triliun. Adapun total dari pembayaran bunga dan utang sebesar Rp241,627 triliun.

Adapun pembayaran tersebut, terdiri dari cicilan pokok utang luar negeri Rp47,982 triliun, cicilan pokok utang dalam negeri Rp71 miliar, dan cicilan pokok surat utang negara (obligasi) Rp90,438 triliun.

Utang tersebut didominasi penerbitan obligasi alias surat berharga negara (SBN) yang mengalami kenaikan dari Rp1.590,23 triliun pada akhir Oktober, menjadi Rp1.663,61 triliun pada akhir Oktober ini. Obligasi tersebut terdiri dari denominasi Rupiah sebesar Rp1.270,75 triliun dan denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp392,86 triliun.

Kreditur Utang Terbesar Indonesia

Utang luar negeri yang semakin membengkak, tidak luput dari negara-negara pemberi utang (kreditur). Tercatat pinjaman negara naik ke Rp690,92 triliun. Pinjaman luar negeri tercatat mengalami kenaikan dari Rp656,48 triliun pada akhir Oktober menjadi Rp688,98 triliun pada akhir November.

Pinjaman luar negeri tersebut berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp384,09 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp269,56 triliun, pinjaman komersial sebesar Rp34,99 triliun, dan supplierssebesar Rp350 miliar. Sedangkan pinjaman dari dalam negeri naik ke Rp1,94 triliun.

Berikut adalah negara-negara pemberi utang terbesar kepada Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Australia, China, Inggris, Jerman, Swiss, Perancis dan negara lainnya. Kreditur ULN tersebut terdiri dari negara pemberi pinjaman sebesar USD189,953 miliar, organisasi Internasional sebesar USD26,210 miliar dan pemberi pinjaman lainnya sebesar USD46,255 miliar.

Berdasarkan negara pemberi pinjaman, posisi utang terbesar datang dari Singapura sebesar USD47,364 miliar. Meski utang Indonesia dari negara tersebut menurun USD255 juta dari posisi September, namun masih memegang rekor sebagai negar pemberi pinjaman terbesar pada Indonesia.

Negara kreditur terbesar diikuti Amerika Serikat sebesar USD38,438 miliar, lalu Jepang USD36,711 miliar, Belanda sebesar USD13,461 miliar dan negara lainnya 16 negara lainnya dengan kompoisisi dibawah USD6 miliar.

Utang Tersebut Turun-temurun

Penyebab krisis, di antaranya adalah utang luar negeri yang terus membengkak, terhitung bulan Februari 1998 pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri tercatat diantaranya utang swasta nasional USD73,962 miliar dan utang pemerintah USD63,462 miliar, jadi utang seluruhnya mencapai 137,424 miliar dolar AS.

Sementara itu, pada akhir 2004, utang Indonesia tercatat sekira Rp1.299,50 triliun, namun periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden, utang naik Rp724,22 triliun, angka ini menorehkan jumlah utang terbesar sepanjang tahun.

Bukan rahasia lagi, bila sejak zaman Bung Karno dan Pak Harto, Indonesia memang sudah memiliki utang yang sangat banyak, namun pemerintahan SBY merupakan rezim yang jumlah utangnya paling besar. Utang itu baru mungkin bisa dilunasi 45-65 tahun mendatang dengan syarat Indonesia menghentikan utang dan harus berusaha mencari sumber pendanaan pembangunan lain selain utang.

Berikut adalah jumlah utang yang ditinggalkan pada masa-masa krisis hingga sekarang.

Utang di Era Soekarno (1945–1966)

Presiden Soekarno mulai menjabat sejak 17 Agustus 1945, pada masa kekuasaannya, Soekarno meninggalkan utang luar negeri sebesar USD6,3 miliar yang terdiri dari USD4 miliar warisan utang Hindia Belanda atau sejak 1968 disepakati rentang 35 tahun dan jatuh tempo 2003. Selain itu, utang pemerintah USD2,3 miliar dengan rentang 30 tahun sejak 1970 dan jatuh tempo 1999.

Era Soeharto (1966–1998)

Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun terhitung sejak 1966 hingga Mei 1998, dalam masa pemerintahannya, Soeharto meninggalkan utang luar negeri sebesar USD136.088 (1997). Utang terseebut terdiri dari ULN Pemerintah sebesar USD53.865 dan ULN Swasta USD82.223.

Era Habibie (1998–1999)

Habibie menjabat sebagai Presiden di tengah kondisi krisis moneter yang dialami Indonesia saat itu. Presiden BJ Habibie meninggalkan ULN (1999) sebesar USD148.097 terdiri dari ULN pemerintah USD75.862 dan ULN Swasta USD72.235. Utang Pemerintah tersebut naik sebesar USD21.997 dibanding tahun 1997 sebesar USD53.865.

Era Abdurahman Wahid (1999–2001)

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sejak 21 Oktober 1999. Pada masanya utang luar negeri turun menjadi USD141.693 terdiri dari utang pemerintah sebesar USD74.916 dan utang swasta USD66.777.

Era Megawati (2001–2004)

Presiden Megawati Soekarnoputri mulai menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 21 Oktober 2004. Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, mencatat utang hingga Februari 2010 sebesar USD141.273 terdiri dari utang pemerintah USD83.296 dan sawsta USD 57.977. Sedikit turun dari posisi total utang LN tahun 2000 yakni sebesar USD141.693.

Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2009)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sejak 21 Oktober 2004 sampai dengan saat ini. Selama periode pertama kekuasaannya pada 2004 hingga 2009. Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, pada Februari 2010 posisi utang luar negeri sampai Oktober 2009 meningkat menjadi USD170,785 terdiri dari utang pemerintah USD98,859 juta dan swasta USD71.926.

Hingga hari ini, dalam era SBY jumlah utang Indonesia hingga November tercatat utang Indonesia pada November naik ke Rp2.354,54 triliun dari posisi Oktober sebesar Rp2.276,98 triliun. Jika dilihat secara ytd dari 2012, maka utang tersebut mengalami kenaikan Rp367,83 triliun dari posisi pada 2012 sebesar Rp1.977,71 triliun. (wdi)

Komentar :

Ini memang sudah menjadi tradisi masa jabatan presiden untuk meninggalkan hutang yg lebih banyak bagi ke periode presiden selanjutnya, hutang Negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Entah sampai kapan hutang tersebut akan lunas melihat jumlahnya yg benar2 sangat menakjubkan.


sumber:
http://economy.okezone.com/read/2013/12/24/20/916933/warisan-utang-negara-yang-turun-temurun

DANA KAMPANYE GERINDRA RP144 MILIAR

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pada Jumat petang, di Jakarta, termasuk yang terakhir melaporkan penerimaan dana kampanyenya ke Komisi Pemilihan Umum Pusat, yang mencapai Rp144 miliar, Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono di Kantor KPU mengatakan dana Rp144 miliar tersebut murni dari laporan dana para calon legislatif partainyam Bahkan, kata Thomas, dana tersebut juga tidak sepeser pun yang berasal dari kas partai.

"Seluruh penerimaan itu berasal dari caleg, rata-rata ratusan (juta), jumlah caleg kami sekitar lima ratusan orang," ujarnya.

Menurut peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013, sumbangan dana kampanye partai politik dapat berasal dari badan usaha, perorangan dan calon anggota legislatif (caleg).

"Dari KPU kan aturannya (bisa menerima) dari badan usaha, perseorangan atau caleg. Dari Gerindra 100 persen caleg, ini sesuatu yang luar biasa," katanya.

Gerindra, lanjut Thomas, baru berhasil mengumpulkan laporan dana kampanye dari 70 persen jumlah calegnya. Partai, ujar Thomas, mengharapkan caleg untuk segera memberikan laporan penerimaan dana kampanyenya sesegera mungkin sebelum melewati tenggat waktu perbaikan dan pelaporan tahap kedua pada 2 Maret 2014.

"Namun, sebetulnya tidak ada (hambatan), kami harapkan 2 Maret 2014 (semua kewajiban caleg untuk melaporkan) bisa selesai," ujarnya.

Tenggat waktu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tahap pertama oleh parpol kepada KPU adalah Jumat hari ini.

Hingga Jumat petang, hanya PKS yang tercatat belum memberikan laporan mengenai sumbangan penerimaan danannya.

Sedangkan Golkar, masih diperlukan beberapa perbaikan untuk menyempurnakan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya itu.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, laporan penerimaan dana kampanye yang sudah diterima KPU hingga Jumat petang adalah Nasdem sebanyak Rp41 miliar, PAN (Rp86 miliar), PKPI (Rp19 miliar), PBB (Rp29 miliar), PDI-P (Rp130 miliar), Gerindra (Rp144 miliar), PPP (Rp44,8 miliar), dan Demokrat (Rp135,5 miliar).

PKB belum diketahui secara rinci berapa jumlah dana sumbangan penerimaan yang telah dilaporkan ke KPU.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU Nur Syarifah mengatakan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye itu juga mencakup besaran sumbangan yang diterima dan sumbernya.

Selain wajib melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye, parpol dan calon legislatif juga berkewajiban melaporkan pembukaan rekening khusus dana kampanye, yang diberikan tenggat waktu hingga 2 Maret 2014, kata Nur Syarifah.

Hal itu juga terkait sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya. (Ant)


Komentar:

Angka yg cukup fantastis bagi 1 partai. Saat ini caleg dan partai memang sedang berlomba2 untuk menang karena sebentar lagi diadakan pemilu. Sebenarnya ini cukup menyia2kan uang. Karena uang itu tidak lebih hanya sekedar promosi dan membuang2 bahan2 promosi yg blm tentu bias dipakai.


sumber:
http://wartaekonomi.co.id/berita22004/dana-kampanye-gerindra-rp144-miliar.html

REALISASI IMPOR DAGING 2013 SEBANYAK 55.840,6 TON

Jakarta - Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian mengungkapkan realisasi impor daging sapi selama tahun ini hingga 22 Desember 2013 mencapai 55.840,6 ton atau meningkat dibandingkan 2012 yang sebesar 41.027,2 ton.

Kepala Barantan Banun Harpini di Jakarta, Jumat (27/12/2013), menyatakan sementara impor sapi bakalan hingga 27 Desember 2013 realisasinya mencapai 312.687 ekor, naik dari tahun lalu sebanyak 297.462 ekor.

"Sedangkan impor sapi potong tahun ini mencapai 94.949 ekor, untuk tahun lalu tidak ada impor sapi potong," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Banun juga mengungkapkan, pihaknya selama 2013 telah melakukan penangkapan puluhan ton daging celeng yang dikirim dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dengan cara ilegal.

Menurut dia, daging celeng yang sengaja didistribusikan secara ilegal diduga untuk dicampur dengan daging sapi karena mahalnya harga daging saat ini.

"Penangkapan daging celeng ini terus meningkat dipicu karena mahalnya harga daging sapi khususnya di Pulau Jawa," katanya.

Kepala Barantan menyatakan, pemasukan daging celeng melalui pintu masuk Merak, Cilegon terhitung sepanjang Januari hingga Desember 2013 sebanyak 14 kali dengan total tangkapan 12 ton dengan rincian 7.188 kg atau 7,1 ton ditangkap pada semester I/2013.

Sedangkan penangkapan daging celeng di semester II/2013 terjadi pada November 2013 sebanyak tiga kali dengan total tangkapan 3,4 ton, kemudian Desember jumlah tangkapan sebanyak 1,5 ton sehingga totalnya lima ton.

"Bengkulu, Jambi, Palembang dan Lampung adalah provinsi paling banyak memasok daging celeng. Keempat daerah itu disebut daerah berburu celeng. Tujuannya kebanyakan ke Jakarta," katanya.

Sementara itu, pada Jumat (27/12) Badan Karantina juga menggagalkan upaya pemasukan daging celeng tanpa dilengkapi dokumen karantina sebanyak dua ton di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan 850 kg di Pelabuhan Merak, Cilegon. Upaya ini berhasil dengan menindaklanjuti informasi dari masyarakat.

Daging ini diangkut dengan truk bermuatan batu alam asal Bengkulu tujuan Tangerang. Saat ini daging yang tertangkap di Pelabuhan Merak ditolak masuk ke Pulau Jawa. (ant)

Redaksi

Foto: Sufri Y.

Komentar :

buruknya impor daging sapi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan banyak sekali ternyata daging celeng ini beredar. Ditengah mahalnya daging sapi ini memang merupakan kesepatan pedangang nakal untuk mengoplos daging celeng dengan daging asli untuk mendapatkan keuntungan yg lebih banyak. Polisi harus bertindak tegas dan waspada dalam masalah ini. Jangan sampai merugikan konsumen.


sumber:
http://wartaekonomi.co.id/berita22022/realisasi-impor-daging-2013-sebanyak-558406-ton.html

ANGKOT 'NGETEM' AKAN DIKENAKAN DENDA MAKSIMAL RP500.000

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan denda maksimal Rp500.00 bagi kendaraan umum yang berhenti sembarangan untuk mencari penumpang atau ngetem.

"Mulai Januari 2014 nanti, kita mau terapkan denda maksimal Rp500.000 buat angkot-angkot atau bis-bis yang suka ngetem," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, denda tersebut juga akan diberlakukan bagi kendaraan umum yang mengangkut atau menurunkan penumpang di sembarang tempat.

"Jadi, angkutan umum yang suka menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat, bukan di tempat yang seharusnya, juga akan kita kenakan denda ini," ujar Ahok.

Dia menuturkan rencana pemberlakuan denda bagi angkot-angkot ngetem tersebut telah dibicarakan bersama dengan Dinas Perhubungan DKI serta pihak kepolisian.

"Rencana ini sudah kita bicarakan dengan Dinas Perhubungan dan juga kepolisian. Saya senang, mereka (Dinas Perhubungan dan kepolisian) menyambutnya dengan baik dan siap menjalankannya," tutur Ahok.

Dia mengungkapkan saat ini, rencana penerapan denda maksimal Rp500.000 tersebut baru mencapai tahap sosialisasi oleh Dinas Perhubungan DKI.

"Sekarang sudah sosialisasi di Dinas Perhubungan. Yang terpenting adalah semua pihak sudah setuju, kepolisian juaga sudah setuju. Tinggal nanti penerapannya saja mulai Januari tahun depan," tambah Ahok. (Ant)

Redaksi

Foto: Prov DKI

Komentar:

Saya sangat setuju dengan rencana pemerintah ini. Usaha untuk mengurangi kemacetan. Karena biasanya yg bikin macet jalanan adalah kebiasaan angkot yg sering ngetem ini. Dan menurunkan penumpang di tempatnya juga sangat baik. Agar jalanan semakin teratur dan disiplin bagi penumpang dan pengemudi angkutan umum.


sumber:
http://wartaekonomi.co.id/berita21990/angkot-ngetem-akan-dikenakan-denda-maksimal-rp500000.html

MENKEU: PEMBEBASAN BEA MASUK DIMUNGKINKAN UNTUK TRANSJAKARTA

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemberian pembebasan bea masuk masih dimungkinkan untuk pengadaan impor bus Transjakarta, karena insentif tersebut tersedia bagi angkutan publik.

"Kalau pemerintah daerah DKI memutuskan impor maka berdasarkan peraturan, bea masuk nol persen itu dimungkinkan untuk angkutan publik," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Chatib mengatakan, saat ini belum ada surat resmi dari pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait keringanan pajak serta mekanisme pengadaan bus Transjakarta, padahal Kementerian Keuangan sedang menunggu respon tersebut.

Namun, ia memastikan apabila pengadaan dilakukan melalui impor dan dikenakan bea masuk nol persen, maka hal tersebut secara tidak langsung akan merugikan produsen bus dalam negeri atau perusahaan karoseri lokal.

"Kalau mau bea masuk nol persen, mereka (pemerintah provinsi) harus menjelaskan kepada karoseri, karena industri domestik bisa terkena dampaknya," ujarnya.

Chatib menambahkan, untuk seluruh pengadaan angkutan transportasi umum, pemerintah dapat langsung memberikan pembebasan PPnBM, tapi untuk keringanan bea masuk, masih ada prosedur yang harus ditaati terkait pengadaan.

"Kita masih menunggu, tapi mereka belum memutuskan apakah pengadaan domestik atau impor. Kalau mau bea masuk nol persen, bicarakan implikasinya dengan industri," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan impor ratusan bus Transjakarta dari China. Sebagian besar bus tersebut telah tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan siap dioperasikan mulai Januari 2014.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan pengadaan bus Transjakarta dilakukan secara bertahap dan target pengadaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 mencapai 310 unit.

"Target kami, seluruh jumlah bus itu sudah dipenuhi paling lambat Januari 2014. Sedangkan, 132 bus yang sudah datang saat ini telah dilakukan uji kir dan siap dioperasikan mulai Januari 2014," katanya.

Syafrin mengungkapkan target pengadaan bus untuk 2014 mendatang jumlahnya jauh lebih banyak, yaitu sekitar 4.000 bus yang terdiri atas 1.000 bus Transjakarta dan 3.000 bus sedang.

"Pengadaan angkutan masal berupa bus sedang dan bus Transjakarta menjadi salah satu program prioritas Pemprov DKI karena tujuannya untuk menahan lonjakan mobil murah di Jakarta," ujarnya. (Ant)

Foto : SY

Komentar:

Gak kebayang ya jika bea masuk impor benar2 ditiadakan. Mungkin barang2 impor dapat dijual murah tanpa kena bea masuk.sayangnya ini baru diberlakukan untuk angkutan public. Ini salah satu tujuan pemerintah juga untuk mengurangi pemakaian BBM. Lebih tepatnya agar masyarakat tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi dan berpindah ke kendaraan umum.


sumber:
http://wartaekonomi.co.id/berita22002/menkeu-pembebasan-bea-masuk-dimungkinkan-untuk-transjakarta.html

Teh Indonesia terpuruk

JAKARTA, KOMPAS.com -Perkebunan teh Indonesia yang dulu mengalami masa kejayaan kini terpuruk. Dalam 10 tahun terakhir luas lahan perkebunan teh di Indonesia berkurang 30.000 hektar atau saat ini tersisa 120.000 hektar. Ekspor teh terus menurun, sedangkan impor terus naik.Hal itu terungkap dalam rapat tahunan anggota Dewan Teh Indonesia dan Dialog Teh Nasional Tahun 2013, Selasa (26/11/2013), di Jakarta. Acara dibuka Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan.

Ketua Umum Dewan Teh Indonesia Rachmat Badruddin mengatakan, saat ini anggaran untuk pengembangan teh nasional meningkat dari semula hanya Rp 5 miliar per tahun menjadi Rp 48 miliar. Meski demikian, anggaran tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas teh nasional.

Dia mengimbau para petani yang menjadi sasaran program pemberdayaan pengembangan teh turut berpartisipasi dengan sungguh-sungguh. ”Kalau mental petani hanya meminta dan tidak ada upaya kuat mengubah nasib sendiri, dana yang besar itu tidak akan banyak gunanya,” katanya.

Akan lebih baik kalau pengembangan industri teh nasional mengintegrasikan dari hulu ke hilir.

”Yang penting apakah terlintas di benak kita semua untuk menjadikan industri teh nasional maju. Berbagai industri teh dunia juga kesulitan bahan baku, ini peluang bagi Indonesia,” katanya.

Menurut Rusman, perlu kolaborasi lintas sektoral untuk pengembangan industri teh nasional. Tidak hanya Kementerian Pertanian yang mengurusi masalah budidaya, tetapi juga Kementerian Perindustrian
yang mengurusi masalah pengolahan.

Rusman mengatakan, saat ini, lahan teh nasional hanya tersisa 120.000 hektar. Produksi teh 150.000 ton per tahun teh kering dengan ekspor 80.000 ton. Impor teh 20.000 ton dan terus meningkat setiap tahun. ”Lama-lama akan terjadi keseimbangan neraca perdagangan teh sebelum akhirnya Indonesia akan defisit,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit mengatakan, dibandingkan dengan tanaman perkebunan mana pun, penyerapan tenaga kerja di perkebunan teh tidak tertandingi. Keberadaan tanaman teh di pegunungan dan sistem perakaran yang kuat mampu menahan banjir.

Perkebunan teh juga merupakan magnet pariwisata yang menjanjikan dan penyumbang devisa dari ekspor. Dalam dua tahun belakangan terjadi kelebihan pasokan teh di pasar dunia. Komoditas teh Indonesia kalah bersaing sehingga perusahaan perkebunan teh Indonesia banyak yang merugi. (MAS)


Komentar : seharusnya impor teh harus dikurangi. Dan kita harus memperluas ladang perkebunan teh. Jangan malah berkurang. Disaat ini malah kesempatan Indonesia untuk mengekspor teh dapat meningkat demi mendapatkan penjualan yg baik. Selain itu perkebunan teh ini juga dapat mengurangi banjir. Usahapun harus ada demi meningkatkan pertumbuhan teh ini.


sumber:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/27/0728450/Teh.Indonesia.Terpuruk

RI Pulangkan Udang asal Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia kian memperketat masuknya produk udang dari luar negeri demi mencegah penyakit sindrom kematian dini atau early mortality syndrome(EMS) masuk Indonesia.

Terbukti mengandung EMS, September lalu, badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menolak udang dari Malaysia dan memutuskan untuk mengembalikan udang tersebut. Total udang yang re-ekspor itu mencapai 43 ton atau sekitar Rp 2,15 miliar dengan asumsi udang per kilo Rp 50.000 per kilo gram.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, adanya sistem karantina terintegrasi dari hulu dan hilir dengan konsep biosecurity memperkecil penyakit seperti EMS masuk ke Indonesia lewat produk perikanan.

Apalagi, selain terbukti membawa penyakit EMS, produk udang asal Malaysia juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 yang berlaku sejak 20 Juni 2013.

Dalam Kepmen tersebut secara tegas disebutkan larangan importasi produk udang baik hidup maupun beku dari negara-negara yang positif terjangkit EMS.

Lampiran aturan itu juga menyebutkan, ada tiga jenis udang dari empat negara yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Yakni udang jenis Litopenaeus vannamei (udang vannamei), Penaeus monodon (udang windu) dan Penaeus Chinensis.

Adapun negara asal udang yang dilarang masuk adalah China, kemudian Malaysia, Vietnam serta Thailand.

Makin meluas

Sekadar mengingatkan, penyakit EMS pertama kali muncul di China pada tahun 2009. Penyakit ini kemudian menyebar ke Vietnam pada tahun 2010, dan ke Malaysia di tahun 2011.

Merebaknya penyakit ini pula yang mengakibatkan penurunan produksi udang Malaysia sekitar 30.000 ton atau hanya 42% dari produksi tahun 2011.

Di tahun 2012, penyakit EMS ini juga menyerang Thailand. Kemudian, EMS juga telah menjangkiti usaha budidaya udang di Meksiko pada Mei 2013. Bahkan, India juga ikut terjangkit penyakit ini.

Meski belum ada peraturan tertulis soal larangan udang dari India dan Meksiko, impor udang ataupun indukan dari dua negara ini sudah dihentikan. Salah satu sumber indukan udang yang saat ini negaranya bebas EMS adalah Hawai.

Narmoko Prasmadji Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementrian mengatakan, penularan penyakit EMS ini dapat terjadi melalui beberapa cara mulai dari air hingga pakan. "Oleh sebab itu, kita akan terus kuatkan inspeksi," kata Narmoko memberi alasan.

Saat ini, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sedang menggodok peraturan menteri perikanan dan kelautan yang melarang segala macam produk udang mulai dari udang indukan, benih udang dan pakan hidup untuk udang. Namun, aturan ini kini masih disempurnakan di biro hukum KKP.

Selama ini produk udang masih menjadi andalan ekspor perikanan Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor produk udang pada semester I 2013 mencapai 723,6 juta dollar AS atau 36,7 persen dari total ekspor produk perikanan yang mencapai 1,97 miliar dollar AS.

Hingga semester I tahun ini volume produksi udang Indonesia telah mencapai 320.000 ton, mengalami peningkatan 26,58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebanyak 252.800 ton. Dengan melihat kinerja produksi tersebut, KKP optimistis target produksi udang di tahun ini sebanyak 608.000 bisa tercapai. (Handoyo)

Komentar : penyakit EMS ini cukup diwanti wanti oleh Indonesia. Secara perlahan sudah mulai ke beberapa Negara melewati salah satu bagian yg diekspor yaitu udang. Bagian perikanan harus semakin waspada dengan bahan2 yg diekspr dari luar. Demi menjaga kesehatan Negara dari serangan penyakit EMS ini.


sumber:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/27/0802063/RI.Pulangkan.Udang.asal.Malaysia

Orang Kaya Dilarang Beli Rumah Murah untuk Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat sedang menggodok pembentukan badan pengawas untuk mencegah masyarakat menengah ke atas membeli rumah murah. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Perumahan Rakyat Maharani menilai, masyarakat menengah ke atas membeli rumah murah hanya untuk berinvestasi.

Padahal, sasaran pemerintah dalam pembangunan rumah murah adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rumah MBR jadi investasi, itu tidak tepat sasaran. Ternyata yang beli masyarakat menengah atas," ujar Maharani, Selasa (26/11/2013).

Dengan adanya badan pengawas, Maharani menjamin rumah untuk MBR bisa tepat sasaran. Bahkan, masyarakat kelas atas yang ketahuan membeli rumah murah akan dikenakan sanksi tegas. Ini karena badan pengawas akan disahkan melalui undang-undang.

"Dalam UU pengawasan permukiman, sudah diatur sanksi bagi pelaku pembangunan dan pemilik rumah," ucap Maharani.

Kini, Kementerian Perumahan Rakyat masih menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk membentuk badan pelaksana pembangunan perumahan.

"Pembentukan badan pelaksana (dilakukan) karena selama ini developer seperti enggan membangun rumah MBR," kata Maharani. (Adiatmaputra Fajar Pratama)


Komentar : dalam pembangungan rumah MBR ini, pemerintah mempunyai sasaran bagi masyarakat yg gaji nya berkecukupan. Jika masyarakat kelas menengah ke atas yg membelinya, percuma juga usaha pemerintah ini. Dimohon untuk mengerti dan tidak mengambil kesempatan dalam kasus ini. Badan pengawas juga harus teliti dan tegas dalam membantu upaya pemerintah ini.

SUMBER:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/27/1102283/Orang.Kaya.Dilarang.Beli.Rumah.Murah.untuk.Investasi.

Presiden SBY: Alhamdulillah, Ekonomi Indonesia Terus Tumbuh

JAKARTA, KOMPAS.com

- Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pagi ini membuka Kompas 100 CEO Forum, yang dihelat di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Dalam forum bertajuk "Perhelatan Politik dan Momentum Menjaga Pertumbuhan Ekonomi" tersebut, SBY menyampaikan empat pandangannya tentang perekonomian Indonesia.

"Pertama, sejumlah realitas, tren, dan tesis, kalau kita bicara ekonomi, saya ingin kita berangkat dari cara pandang yang relatif sama. Meskipun dunia bergejolak, Alhamdulillah ekonomi Indonesia terus tumbuh," kata SBY, di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Kedua, lanjut SBY, jika permasalahan mendasar yang menghambat pertumbuhan ekonomi bisa dituntaskan, sebetulnya perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi.

Ketiga, Presiden mendorong agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para ekonom untuk tekun, sabar dalam mengelola ekonomi Indonesia.

Presiden juga memandang, perekonomian Indonesia setiap saat bisa mengalami gejolak, di luar karena faktor eksternal. Bahkan katanya lagi, saat inipun ia merasakan ada gejolak ekonomi.

Dari empat pandangannya itu, ia menyampaikan empat poin pertanyaan penting yang bisa didiskusikan dalam forum yang juga dihadiri oleh 11 elit partai politik itu.

"Dari empat pandangan tadi, saya garisbawahi bagaimana kita mengelola ekonomi di akhir 2013 dan menjaga pertumbuhan ekonomi di tahun pemilu. Ada empat poin pertanyaan, pertama, ada apa dengan ekonomi kita? Seberapa besar tekanan yang kita alami? Langkah apa yang akan kita lakukan? Dan apa yang kita harapkan, meski politik akan memanas karena Pemilu, agar ekonomi tumbuh, dan pertumbuhan terjaga," sebut SBY.

Usai menyampaikan pidatonya soal perekonomian bangsa tersebut, Presiden menekan tombol sebagai tanda Kompas 100 CEO Forum dibuka. Turut mendampingi SBY membuka resmi forum, yakni Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama, CEO Kompas Gramedia Agung Adi Prasetyo, Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.


Komentar : 2 periode SBY menjabat sebagai presiden Indonesia memang perekonomian di Negara kita sedikit demi sedikit meningkat. Hutang Indonesia pun sedikit demi sedikit mulai berkurang. Saat ini Indonesia mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonominya.


sumber:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/27/1145461/Presiden.SBY.Alhamdulillah.Ekonomi.Indonesia.Terus.Tumbuh

Chatib Basri: Harga Naik, Kuota BBM Subsidi Terjaga

JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami defisit, salah satunya karena tingginya importasi minyak mentah (crude) serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya produksi dalam negeri tidak mencukupi permintaan yang hanya 830.000 barel per hari (bph), sedangkan kebutuhan mencapai 1,3 juta bph.

Guna mengurangi tingginya importasi minyak mentah dan BBM, Pemerintah pada bulan Juli lalu menaikan harga BBM bersubsidi untuk Premium sebesar Rp6.500 per liter dan Solar sebesar Rp5.500 per liter yang sebelumnya Rp4.500 per liter.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan dengan kenaikan harga BBM subsidi, selain mengurangi importasi BBM namun mampu menjaga kuota BBM subsidi yang dipatok tahun ini mencapai 48 juta kiloliter (kl).

"Dengan kenaikan ini kuota BBM subsidi terjaga," ungkap Chatib saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Chatib menjelaskan, biasanya pada bulan Oktober tahun-tahun sebelumnya, pemerintah sudah meminta penambahan kuota BBM subsidi untuk pemenuhan sampai akhir tahun.

"Kaya tahun lalu aja, pemerintah minta penambahan kuota, tapi sekarang udah enggak minta. Ini cara pemerintah agar menekan tingginya importasi," tuturnya.

Komentar : kenaikan harga BBM ini awalnya memang banyak yg tidak menyetujuinya. Tapi kenaikan BBM ini memang memberi dampak positif bagi Indonesia. Inti dari keinginan pemerintah sebenarnya hanya ingin mengurangi pemakaian BBM. Banyak transportasi umum yg digerakkan oleh pemerintah karena menyangkut BBM ini juga. Maka pakailah BBM secara bijak.

sumber:

http://economy.okezone.com/read/2013/11/27/19/903575/chatib-basri-harga-naik-kuota-bbm-subsidi-terjaga